Tulisan 2 .PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

1.  Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

     Perencanaan pembangunan sendiri adalah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi 
     yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju 
     tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

Ciri perencanaan pembangunan :

·    Berisi upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi

·    Meningkatnya pendapatan perkapita

·    Merubah struktur ekonomi

·    Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

·    Pemerataan pembangunan

Apapun definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, manfaat perencanaan adalah :

·   Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi  
    pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan

·   Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan
    yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan,
    tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan
    mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminim mungkin

·   Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau
    kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik

·   Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi
    pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya

·   Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan
    evaluasi

·   Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan  
    efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/ hasil secara
    maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia

·   Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus
    menerus dapat ditingkatkan

·   Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur

    Adapun rumusan tujuan kebijakan pembangunan dan target yang lebih spesifik untuk tujuan pembangunan yaitu:

·   Pembanguna sumber daya insani merupakan tujuan pertama kali dari kebijakan pembangunan

·   Perluasan produksi yang bermanfaat

·   Perbaikan kualitas hidup dengan memberikan prioritas pada 3 hal yakni terciptanya lapangan kerja, sistem
    keamanan yang luas dan pembagian kekayaan dan pendapatan yang merata.

·   Pembanguana yang seimbang yakni harmonisasi antar daerah berbeda dalam satu Negara dan antar
    sektor ekonomi

·   Teknologi baru yakni berkembangnya teknologi tepat guna yang sesuai kondisi dan aspirasi negara

·   Berkurangnya ketergantungan pada dunia luar dan dengan semakin menyatunya kerjasama yang solid
    dalam Negara.

    Dalam sejarah perkembangannya, perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia dibagi dalam beberapa periode, yakni:

Periode Sebelum Orde Baru, dibagi dalam:

·   Periode 1945-1950

·   Periode 1951-1955

·   Periode 1956-1960

·   Periode 1961-1965

Periode Setelah Orde Baru, dibagi dalam:

Periode 1966 s/d 1958, Periode Stabiitasi dan Rehabilitasi

·   Periode Repelita I         : 1969/70-1973/74

·   Periode Repelita II        : 1974/75-1978/79

·   Periode Repelita III       : 1979/80-1983/84

·   Periode Repelita IV       : 1984/85-1988/89

·      Periode Repelita V     : 1989/90-1993/94

     Secara ringkas perkembangan rencana pembangunan dan stretegi yang dipergunakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI

KEBIJAKSANAAN YANG MENDUKUNG DAN MENGHAMBAT TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Periode 1945-1950

a) Perencanaan Hatta (1947)

b) Rencana Kasino, Plan Produksi Tiga Tahun RI 1948-1950

c) Rencana Kesejahteraan Istimewa 1950-1951

Catatan:

-   Periode 1945-1950 ini pada dasarnya masih merupakan periode revousi, yaitu dalam situasi
     mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945

-   Periode 1945-1950, di Indonesia memberlakukan 2 UUD, yakni:

1. UUD 1945, yang berlaku dari Agustus 1945-Desember 1949

2. Konstitusi RIS, yang berlaku dari Desember 1949-Agustus 1950

Landasan:

-   Pasal 33 UUD ‘45

Strategi:

-   Meningkatkan kemakmuran rakyat dengan cara:

1. Memperbaharui tenaga produktif

2. Jalan industrilisasi dengan tetap mendasarkan diri sebagai negara agraris

Kebijaksanaan yang mendukung:

-   Kebutuhan negara lain akan produk Indonesia masih tinggi, khususnya barang-barang pertanian sebagai
     bahan baku industri

-   Barang sintetis belumlah dominan

-   Fluktuasi harga barang ekspor Indonesia sewaktu mengalami kenaikan

-   Pinjaman luar negeri, baik modal asing, merupakan pinjaman yang dianjurkan

Kebijaksanaan yang menghambat:

-   Perekonomian Indonesia belum stabil sebagai akibat masa peralihan dari perekonomian penjajahan
    (Belanda dan Jepang) ke perekonomian kemerdekaan

-   Inflasi yang diakibatkan oleh tindakan Belanda yang tetap menginginkan Indonesia sebagai negara
     jajahannya, serta defisit APBN

-   Sangat tergantung pada fluktuasi tingkat harga barang ekspor Indonesia di pasar Internasional

-   Kabinet yang silih berganti sebagai akibat situasi politik yang belum stabil (agresi Belanda tahun 1947 dan
    1948) sehingga tidak ada kebijaksanaan ekonomi yang berkesinambungan

-   Terbatasnya dana saat itu

-   Rencana yang belum/ tidak dijabarkan dalam langkah-langkah yang konkret misalnya dalam bentuk
     alokasi dana

-   Perhatian pemerintahan masih ditekankan pada mempertahankan kemerdekaan dari serangan/ agresi dari
     luar

-   Rencana yang dibuat belum memiliki dasar politis

2. Periode 1951-1955

    Perencanaan urgensi perekonomian (1951) yang diusukan oleh Sumitro Djojohadikusumo

Catatan:

-  Periode 1951-1955 merupakan periode pemantapan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia telah diakui
    secara Internasional tetapi Irian Barat masih belum diserahkan Belanda

-  Pada priode ini Indonesia memberlakukan UUDS dari 15 Agustus 1950-5 Juli 1959 yang pada dasarnya
    menggambarkan rapuhnya persatuan di antara bangsa Indonesia sendiri

-  Rencana pembangunan Ekonomi ini hanya mencakupi waktu 1951 dan 1952

-  Dari tahun 1952-1955 tidak ada rencana pembangunan ekonomi yang disusun oleh pemerintah

    Landasan:

-    Tidak dirumuskan secara eksplisit

Strategi:

-    Peningkatan nilai kemakmuran masyarakat dengan cara:

1. Mendorong berkembangnya industri-industri kecil

2. Meningkatkan kemajuan badan-badan koperasi dan memperkuat organisasi-organisasi dan perkumpulan-
    perkumpulan untuk usaha perniagaan kecil dan menengah

3. Mendorong berkembangnya industri berat yang akan menjadi unsur-unsur penyokong yang memudahkan
   dan memperkuat kemajuan perindustrian dalam negeri di daerah-daerah

4. Peranan pemerintah diharapkan dominan dalam pelaksanaan rencana ini

    Yang mendukung:

-   Perang Korea pada tahun 1951 yang mengakibatkan penerimaan Indonesia meningkat sehingga relatif 
    ada dana (dikenal dengan istilah Korea-Boom)

Yang menghambat:

-   Inflasi yang tidak dapat lagi dikendalikan sebagai akibat defisit anggaran yang semakin meningkat

-   Penggunaan surplus perdagangan yang tidak terarah

-   Kebijaksanaan keuangan yang tidak mendorong berkembangnya investasi

-   Kabinet masih silih berganti yang mengakibatkan tidak adanya rencana/ program yang berkesinambungan

-   Sifat rencana yang sangat pendek (hanya 2 tahun) dan tidak mempunyai dasar politis (tidak ada
    persetujuan DPR)

3. Periode 1956-1960

    Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (RTLP) 1956-1960

Catatan:

-  Dalam periode ini kabinet masih silih berganti

-  Sengketa Irian Barat yang semakin meningkat yang mengakibatkan dinasionalisasikan perusahaan-
    perusahaan Belanda

-  Perkembangan politik di negeri semakin panas yang mengakibatkan perekonomian Indonesia berkembang
    ke arah yang tidak menentu

Landasan:

-   Secara eksplisit tidak dirumuskan

Strategi:

-   Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengalokasikan dana tahunan sebagai berikut:

1. Untuk pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan ....13%

2. Untuk pengairan dan proyek-proyek multipurpose ...25%

3. Untuk alat-alat perhubungan ...25%

4. Pertambangan an industri ...25%

5. Untuk urusan sosial (pengajaran, kesehatan, peumahan, dsb.) ...12%

Yang mendukung:

-   Secara politis RUU tentang RLTP ini telah disetujui oeh DPR

Yang menghambat:

-   Dalam pelaksanaan ternyata garis-garis besar rencana itu perlu diubah, baik dalam target maupun dalam pembiayaan

-   Rencana yang disusun tidak/ kurang memperhatikan potensi yang ada

-   Inflasi yang semakin tidak terkendali sebagai akibat defisit APBN yang semakin besar

-   Pendapatan pemerintah dari ekspor sangat menurun sebagai akibat dari resesi ekonomi yang dialami AS
    dan Eropa Barat selama akhir 1957 dan permulaan 1958

-   Terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai manifestasi ketengan antara pusat dan daerah,
    dengan perkataan lain stabilitas politik tidak ada

-   Kemampuan adaministratif untuk menjamin pelaksanaan rencana masih sangat rendah

4. Periode 1961-1965

    Perencanaan Pembangunan Nasioanl Semesta Berencana 1961-1965

Catatan:

-  Periode ini diwarnai oleh perkembangan politik yang semakin panas (pembebasan Irian Barat, anti
    Malaysia dan juga konflik antar partai politik)

-  Rencana ini terpaksa dihentikan di tengah jalan sebagai akibat adanya pemberontakan PKI tahun 1965
    (Aksi G.30.S.PKI)

Landasan:

-   Manifesto politik No. 1/1960 dan Deklarasi Ekonomi 1963

Strategi:

-   Meningkatkan kemakmuran masyarakat dengan asas Ekonomi Terpimpin

Yang mendukung:

-   Ada niat untuk membangun dengan suatu rencana yang jelas yang juga diikuti dengan kebijaksanaan-
    kebijaksanaan tertentu

Yang menghambat:

-   Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim dianut, yang antara lain tidak
     mempertimbangkan dana untuk membiayainya

-   Defisit anggaran yang semakin meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi tahun 1965 (650% /tahun)
     telah merusak sendi-sendi perekonomian secara menyeluruh

-   Peraturan yang ada tidak dilaksanakan secara konsisten

-   Stabilitas politik tidak ada, bahkan terjadi pemberontakan PKI tahun 1965

-   Tenaga pendukung (administrasi) yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana masih sangat lemah
     bahkan semakin diperlemah karena adanya inflasi yang tidak terkendali

-   Rencana ini pada dasarnya hanya untuk mendinginkan  situasi politik yang sedang panas

5. Periode 1966-1969

Periode stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi 1966-1969

Catatan:

-  Dengan pemberontakan PKI tahun 1965, Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana praktis 
    tidak berlaku lagi

-  Setelah pemberontakan PKI ditumpas, lahirlah masa Orde Baru

-  UU Perbankan tahun 1968 diberlakukan

-  Kebijaksanaan 3 Oktober 1966 yang mmengambil langkah-langkah di bidang keuangan negara, moneter 
   dan perdagangan yang berkisar pada:

   Penertiban keuangan negara yang serba sulit pengaturan kembali urusan moneter dan dunia perbankan

Memberikan kebebasan kepada dunia perdagangan yang terbelenggu oleh sistem jatah yang tidak wajar dan oleh peraturan berbelit-belit yang mematikan inisiatif rakyat/ masyarakat

-  Kebijaksanaan ini berintikan bertujuan membendung laju inflasi

Landasan:

-   TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 yang juga merupakan GBHN yang pertama

Strategi:

-   Meningkatkan kemakmuran rakyat/ masyarakat (GNP) dengan memperbaharui kebijaksanaan dalam bidang ekonomi keuangan dan pembangunan dengan cara:

1. Penilaian kembali daripada semua landasan-landasan kebijaksanaan ekonomi, keuangan dan pembangunan agar diperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai

2. Melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen

3. Stabilisasi dan rehabilitasi yang mencakup (jangka  pendek)

Pengendalian inflasi

Pencukupan kebutuhan pangan

Rehabilitasi prasarana ekonomi

Peningkatan kegiatan ekspor

Pencukupan kebutuhan sandang

-   Pembangunan yang terencana dan konsisten (jangka panjang) yang skala prioritasnya adalah:

Bidang pertanian

Bidang prasarana

Bidang industri

Yang mendukung:

-   Program ini dilandasi ketetapan MPRS sehingga mempunyai nilai politis

-   Dalam rencana ini dirumuskan secara tajam adanya skala prioritas nasional yakni bidang ekonomi

-   Skala prioritas dalam bidang ekonomi juga menegaskan adanya patokan utama yakni dilaksanakannya
     proyek-proyek yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat diperlukan bagi keperluan rakyat banyak

-   Dalam operasionalnya, dibedakan dengan jelas antara program stabilisasi dan rehabilitasi dengan program
     pembangunan

-   Dibedakannya antara pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi

-   Diberlakukannya kebijaksanaan dalam bidang ekonomi yang konsisten disertai dengan penertiban
     keuangan pemerintah melalui kebijaksanaan APBN yang seimbang

-   Kebijaksanaan dalam bidang ekonomi tersebut adalah:

Peraturan-peraturan 3 Oktober 1966

Peraturan bulan Februari 1967

Peraturan 28 Juli 1967

-   Kehidupan politik yang relatif stabil

Yang menghambat:

-   Harga barang-barang ekspor Indonesia di pasaran Internasional menurun. Dan juga merosotnya hasil 
     produksi barang-barang ekspor, menurunnya mutu kekurangan bahan-bahan baku/ penolong serta
     peralatannya, keadaan infrastruktur yang menghambat jalannya ekspor

-   Aspek administrasi yang belim menunjang

-   Mulai dikembangkannya secara relatif cepat barang-barang sintetis di negara maju sehingga mengurangi
     permintaan produk Indonesia

-   Peranan sektor pertanian yang masih tinggi

6.  Periode 1969/70-1973/74

Catatan:

-  Dalam Repelita I sasaran utama yang hendak dicapai adalah meningkatkan produksi nasional dengan tetap
    mempertahankan stabilisasi

-  Kebijaksanaan industri dilakukan sebagai industri pengganti barang-barang impor (yang perlu diproteksi) 
    yang pada dasarnya merupakan benih ekonomi biaya tinggi

-  Untuk mengatasi kekurangan dana pemerintah memberlakukan kebijaksanaan pinjaman luar negeri dan
    mengundang modal asing

-  Kebijaksanaan ekonomi yang menonjol dalam Repelita I adalah:

-  Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 17 April 1970

-  Pada tanggal 23 AGUSTUS 1971 pemerintah mengubah kurs rupiah dari Rp 378,- menjadi Rp 415,-
    untuk US $ 1

-  Pertumbuhan ekonomi periode 1970 s/d 1975 adalah +/- 6,5%

Landasan:

-   TAP MPRS XXIII/MPRS/1966

Strategi:

-   Meningkatkan (GNP) dengan tetap menjaga stabilisasi ekonomi dan pada saat yang bersamaan meningkatkan investasi di sektor yang diprioritaskan (pertanian, prasarana, industri). Sasarannya adalah perombakan struktural perekonomian Indonesia

Yang mendukung:

-   Tingkat inflasi sudah dapat dikendalikan dan disiplin penggunaan keuangan pemerintah semakin mantap yang nampak dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Dengan perkataan lain perekonomian nasional sudah semakin stabil

-   Pemberlakuan kebijaksanaan baru pemerintah di bidang perdagangan, ekspor-impor dan devisa yang dituangkan dalam PP R.I. No. 16 tahun 1970

-   Dialokasikannya dana dalam APBN untuk pembangunan pedesaan pada khususnya dan pembangunan
     daerah pada umumnya

-   APBN tetap dipertahankan seimbang

-   PMDN dan PMA yang semakin meningkat

-   Situasi politik yang semakin stabil

     Repelita memiliki dasar politis yang kuat yaitu berpedoman pada TAP MPR

-   Segi administrasi dan kelembagaan yang mulai berkembang (berfungsi)

Yang menghambat:

-   Dalam perekonomian yang semakin terbuka, Indonesia semakin dipengaruhi oleh fluktuasi perekonomian
     Indonesia

-   Daya beli masyarakat Indonesia masih rendah, kurang mendukung berkembangnya industrilisasi,
     khususnya pengganti barang-barang impor

-   Semakin dirasakannya perbedaan/ kesenjangan pendapatan antar golongan dan juga antar daerah, karena
     investasi yang dilakukan ternyata padat modal dan terpusat di daerah-daerah tertentu (khususnya
     kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dll)

-   Krisis moneter dunia

-   Pengawasan pembangunan yang masih lama

7. Periode 1974/75-1978/79

    Repelita II

Catatan:

-  Pada periode ini harga minyak bumi meningkat pesat sehingga meningkatkan dana pembangunan

-  Devaluasi Rupiah tanggal 15 Nopember 1978, dari Rp 415,-/US $ 1,- menjadi Rp 625,-/US $ 1,-

-  Target pertumbuhan yang hendak dicapai 7,5%

-  Mulai dikembangkan pembangunan yang berwawasan ruang dengan membentuk wilayah-wilayah
    pembangunan

-  Krisis pertamina, tidak mampunya Pertamina melunasi utang jangka pendeknya

-  Krisis beras akibat kemarau panjang

-  Mulai dikembangkan pembangunan yang berwawasan ruang dengan membentuk wilayah-wilayah
    pembangunan

-  Krisis pertamina, tidak mampunya Pertamina melunasi utang jangka pendeknya

-  Krisis beras akibat kemarau panjang

Landasan:

-   GBHN 1973

Strategi:

-   Meningkatkan (GNP) dengan sasaran:

-   Tersedianya pangan dan sandang yang serba cukup dengan mutu yang bertambah baik dan terbeli oleh 
     masyarakat

-   Tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk rakyat banyak

-   Keadaan prasarana yang semakin meluas  dan sempurna

-   Kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata

-   Memperluas kesempatan kerja

Yang mendukung:

-   Stabilisasi ekonomi tetap dipertahankan yaitu dengan tetap mempertahankan APBN yang seimbang

-   Harga minyak bumi yang meningkat pesat

-   Situasi politik yang relatif stabil

Yang menghambat:

-   Peranan pemerintah yang semakin dominan, menghambat pasrtisipasi rakyat/ masyarakat

-   Perekonomian Internasional yang mulai dihinggapi krisis yang mengakibatkan menurunnya penerimaan
    ekspor di luar minyak. Di pihak lain kebutuhan devisa untuk impor meningkat

8. Periode 1979/80-1983/84

    Repelita III

Catatan:

-  Repelita III memberikan perhatian yang lebih mendalam pada peningkatan kessejahteraan dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan laju pembangunan di daerah-daerah tertentu, peningkatan kemampuan yang lebih cepat dari golongan ekonomi lemah, pembinaan koperasi, peningkatan produksi pangan dan kebutuhan pokok lainnya, transmigrasi, perumahan, perluasan fasilitas pendidikan, perawatan kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya

-  Target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai 6,5%

-  Deregulasi perbankan 1 Juni 1983 mulai diberlakukan. Sementara itu masalah ‘deregulasi’ dan ‘
    debirokratisasi’ muncul secara mencolok

-  Mulai 1 Januari 1984 diberlakukan UU Pajak yang baru

-  Indonesia mulai swasembada beras

-  Devaluasi Rupiah tanggal 31 Maret 1983 dari Rp 625,- menjadi Rp 970,- per US $ 1,-

-  Pemberlakuan Keputusan Presiden No. 10/1980 tentang sentralisasi pengadaan keperluan pemerintah

-  Inpres No. 51/1984

Landasan:

-   Pasal 4 ayat 1 UUD 1945

-   TAP MPR No. IV/MPR/1978 (GBHN)

-   TAP MPR No. VII/MPR/78

-   Keputusan Presiden T.I. No. 59/M tahun 1978

Strategi:

-   Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan
     yang meliputi:

-   Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh
     rakyat

-   Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

-   Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Asas pemerataan tampil sangat tajam dalam Repelita III yaitu
    dengan dituangkannya 8 jalur pemerataan

Yang mendukung:

-   Sasaran yang ingin dicapai diikuti oleh kebijaksanaan pada bidangnya yang konsisten

-   Tingkat inflasi dapat dikendalikan

-   Situasi ekonomi pada umumnya sudah lebih baik sehingga memungkinkan pertumbuhan, khususnya sektor
     informal

Yang menghambat:

-   Gejala ekonomi dunia yang belum juga mereda

-   Harga minyak bumi yang mulai mengendor sehingga sangat mengurangi penerimaan pemerintah

9. Periode 1984/85-1988/89

    Repelita IV

Catatan:

-  Sasaran pertunbuhan dalam Repelita IV adalah 5%

-  Dalam bidang politik diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik serta
    organisasi kemasyarakatan lainnya demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa

-  Deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijaksanaan yang menyolok dalam kurun waktu Repelita IV

-  Diumumkan devaluasi  pada tanggal 12 September 1986 yang diikuti dengan kebijaksanaan-
    kebijaksanaan lainnya yang menunjang kebijaksanaan devaluasi

-  Pemberlakuan Inpres No. 4/1985 tangga 4 April 1985 mengenai penggunaan SGS sebagai upaya
    meniadakan ekonomi biaya tingkat tinggi

-  Pengaktifan kembali penggunaan instrumen moneter berupa fasilitas diskonto ulang, sertifikat BI, surat
    berharga pasar uang

-  APBN 1986/1987 volumenya secara absolut menurun dari APBN tahun sebelumnya

-  Rephasing investasi-investasi besar

-  Pemberlakuan Paket 6 Mei 1986 untuk meningkatkan daya kompetisi ekspor non-migas dan menarik 

    penanaman modal

-  Pemberlakuan keputusan 25 Oktober 1986 dan 15 Januari 1987 yang pada dasarnya untuk sebagian
    meniadakan adanya importir tertunjuk

-  Pembayaran utang luar negeri melampaui DSR

-  Pemberlakuan kebijaksanaan 25 Oktoer 1986 dan 15 Januari 1987

-  Terjadi ‘mini krisis’ pada September 1984 dan pembelian cadangan devisa Desember 1986, terakhir ini
    diatasi dengan ‘gebrakan Sumarlin’

Landasan:

-   Pasal 4 ayat 1 UUD 1945

-   TAP MPR No. II/1983 tentang GBHN

-   TAP MPR No. /1983 mengenai pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden/ Mandataris MPR
     dalam rangka pensuksesan dan pengamanan pembangunan nasional

-   Keputusan Presiden No. 7/1979 tentang Repelita III

-   Keputusan Presiden No. 45/M tahun 1983 tentang pembentukan kabinet pembangunan IV

Strategi:

-   Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran diletakkan pada pembangunan di bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun maupun ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita selanjutnya. Sejalan dengan itu pembangunan dalam bidang politik, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain-lain akan semakin ditingkatkan sepadan dan agar saling menunjang dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh pembangunan di bidang ekonomi

Yang mendukung:

-   Ekspor barang non-migas dapat meningkat. Bahkan pada tahun terakhir Repelita IV telah dapat
     melampaui nilai ekspor minyak bumi

-   Penerimaan dalam negeri meningkat khususnya setelah diberlakukannya UU Perpajakan 1 Januari 1984

-   Dilanjutkan dan dikembangkannya pemberian kredit investasi kecil (KIK), kredit modal kerja permanen
     (KMKP), dan kredit candak kulak (KCK)

-   Tetap dipertahankan APBN yang seimbang, serta inflasi tetap dapat terkendali

-   Kegiatan investasi tetap berjalan

Yang menghambat:

-   Sumber penerimaan dari minyak bumi menurun sangat tajam

-   Proteksi yang diberlakukan oleh negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat yang merupakan pasar
     barang ekspor Indonesia terbesar

-   Perekonomian Internasioanl yang masih belum menentu

-   Menurunnya nilai dolar tehadap mata uang asing lainnya sehingga melipatgandakan utang Indonesia

Sejak dimulainya masa Orde Baru sebenarnya perencanaan ekonomi Indonesia telah dijabarkan dalam beberapa fase perencanaan, yakni:

UUD 1945

Sebagai landasan

GBHN

Sebagai rencana jangka panjang

REPELITA

Sebagai rencana jangka menengah

APBN

Sebagai rencana jangka pendek

Sedangkan sebagai lembaga perencana yang ada di Indonesia adalah:

     BAPPENAS, sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, merupakan lembaga pemerintah non-dapartemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab pada Presiden. Badan ini memiliki fungsi membantu Presiden di dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta menilai pelaksanaannya.

BAPPEDA tingkat I untuk melaksanakan perencanaan daerah tingkat I (Provinsi), dan

BAPPEDA tingkat II untuk melaksanakan perencanaan daerah tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya).

Sumber : http://mifta-huljannah.blogspot.com/2012/03/minggu-5-perkembangan-strategi-dan.html

             :  http://karinadevianta.blogspot.com/2012/03/5-perkembangan-strategi-dan-perencanaan.html

Contoh-Contoh Dari :

1.   STRATEGI PERTUMBUHAN/EKSPANSI 

      Pada kategori strategi pertumbuhan/ekspansi (growth/expansion strategy) ini dijalankan perusahaan dalam rangka mengejar pertumbuhan korporat,  yang dapat berupa kenaikan penjualan, profit, ekspansi usaha, dan lain-lain yang akan berdampak pada pengembangan/pertumbuhan perusahaan. Berikut beberapa strategi yang termasuk pada kategori strategi pertumbuhan. 

1. Strategi Intensif (Intensive Stategy) 

Disebut strategi intensif karena dilakukan dengan mengerahkan berbagai usaha yang intensif dengan syarat perusahaan dapat memperbaiki posisi kompetitif nya dengan produk yang ada saat ini. Strategi intensif dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Strategi Penetrasi Pasar (Market Penetration Strategy) Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar.
Contoh :
1.HM sampoerna melakukan aktivitas pemasarran dan promosi yg intensif dan besar-besaran untuk produk 
   rokok merk A-Mild,
2 Coca Cola menerapkan strategi penetrasi pasar untuk meningkatkan pangsa pasar dengan melakukan 
   upaya pemasaran yg lbh besar. Untuk mendukung strategi tersebut cocacola berusaha menciptakan suatu
   trend an membuat iklan yg unik dan kreatif. Sebagai contoh nyatany, coca cola meluncurkan iklan “
   Coca-Cola brrrrrrr…” dilihat dri iklan ini, coca cola ingin menciptakan suatu image bahwa dgn minum
   coca cola bisa membuat konsumen menjadi lebih bersemangat. 

b. Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy) 

Memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar baru (new market).
Contoh:
1. PT.Carrefour Indonesia membuka berbagai gerai ritel barunya di berbagai kota besar di Indonesia. Saat
    ini Carrefour telah memiliki 30 toko di Indonesia. ,
2. PT . Garuda Indonesia membuka berbagai rute penerbangan baru baik domestic maupun mancanegara,
    antara lain rute Jakarta-tanjung karang, Jakarta –malang , dll 

c. Strategi Pengembangan Produk (Product Development Strategy) Merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini.
Contoh:
1. PT unilever Indonesia mengembangkan produk pepsodent dengan beberapa varian,
2. PT .TELKOM telah melakukan pengembangan pelayanan, dari jasa PSTN menuju hingga jasa
    narrowband ISDN dan Intelligent Networks.

2. Strategi Integrasi (Integration Strategy) Strategi integrasi berarti menyatukan beberapa rentang bisnis mulai dari hulu, jaringan pemasok hingga hilir, jaringan distributor serta secara horizontal kearah pesaing. Strategi integrasi ada 3 bentuk yaitu: strategi integrasi ke depan ; strategi integrasi ke belakang; strategi integrasi horizontal. Seringkali secara keseluruhan strategi ini disebut sebagai strategi integrasi vertical yang dijalankan untuk memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing.

a. Strategi Integrasi Ke Depan (Forward Integration Strategy) Strategi integrasi ke depan adalah strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retailer.
Contoh :
1. Perusahaan PT.Kimia farma membangun jaringan apotiknya sendiri yaitu Apotik Kimia farma,
2. PT .Astra internasional menguasau saluran distribusi sampai hilirnya dengan mempunyai outlet shop and
    drive yg memberikan pelayanan service dan menjual suku cadang.

b. Strategi Integrasi Ke Belakang (Backward Integration Strategy) Strategi integrasi ke belakang digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok.
Contoh :
1. kelompok Kompas Gramedia memiliki bnyk anak perusahaan media termasuk penerbitan,
2. Pt . Gudang Garam Internasional memiliki pabrik kertas rokok di afrika selain juga memiliki pabrik kertas
    rokok di Kediri dgn nama PT Surya Zig Zag.

c. Strategi Integrasi Horisontal (Horizontal Integration Strategy) Strategi integrasi horisontah mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing.
Contoh: 

1. PT.indofood Sukses Makmur yg pertama kali popular dgn merek dagang indomie membeli merk supermi, 2. PT Coca Cola Bottling Indonesia mengakusisi airminung merk lokak Ades.

3. Strategi Diversifikasi (Diversification Strategy) 

Sebenarnya ini adalah tipe strategi yang kurang begitu popular karena sulitnya memanage aktivitas bisnis yang berbeda. Ada 3 bentuk strategi diversifikasi yakni: strategi diversifikasi konsentris; horizontal, dan konglomerasi.

a. Strategi Diversifikasi Konsentris (Concentric Diversification Strategy)

 Dijalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini.
Contoh:
1. Perusahaan mobil seperti Suzuki dan Honda juga memproduksi sepeda motor,
2. Kelompok usaha kompas gramedia masuk ke bisnis penerbitan (elexmedia komputindo), took buku
    (gramedia) dan pentiaran ( radio Sonora dan TV7)

  Strategi diversifikasi horizontal adalah strategi menambah atau menciptakan produk baru yang tidak terkait dengan produk saat ini kepada pelanggan saat ini.
Contoh:
1. PT.Bank Lippo, Tbk sebagai cikal bakal group lippo memutuskan untuk bergerak di sector property
    seperti lippo karawaci, lippo cikarang.
2. PT.Maspion Intonesia memiliki PT.Bank Maspion Indonesia, Maspion securities, dan Maspion money
    changer.

c. Strategi Diversifikasi Konglomerasi (Conglomerate Diversification Strategy) Penambahan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tak terkait dengan yang ada saat ini.
Contoh:
1. PT.Bank Lippo, Tbk sebagai cikal bakal group lippo memutuskan untuk bergerak di sector property
    seperti lippo karawaci, lippo cikarang.
2. PT.Maspion Intonesia memiliki PT.Bank Maspion Indonesia, Maspion securities, dan Maspion money
    changer.

3.STRATEGI DEFENSIF (DEFENSIVE STRATEGY) 

Dalam kondisi tertentu perusahaan akan lebih memilih strategi defensive yang akan mempertahankan posisi yang ada saat ini atau karena kondisi yang terbatas maka perusahaan paling tidak harus survive. Berikut beberapa strategi defensive yang dapat diterapkan sesuai dengan urutan skala prioritas mulai dari strategi yang paling awal yaitu strategi penghematan yang jika diterapkan tidak ada hasil maka strategi berikutnya adalah divestasi jika strategi inipun tidak menolong perbaikan kondisi perusahaan maka jalan dan strategi terakhir adalah likuidasi.

a. Strategi Penghematan/Retrenchment Penghematan terjadi ketika perusahaan melakukan regrouping melalui pengurangan biaya dan asset untuk mengatasi penurunan penjualan dan profit.
Contoh:
1. PT.Dirgantara Indonesia telah mem-PHK-kan sekitar 9.643 karyawannya

b. Strategi Divestasi/Divesture Jika langkah penghematan tidak menolong perbaikan kondisi perusahaan maka penjualan asset nonproduktif ataupun selanjutnya asset produktif seperti tanah, bangunan, dan aktiva tetap lainnya perlu dilakukan untuk memperoleh dana segar.
Contoh:

1.  PT Bank Niaga Tbk. Melepas seluruh kepemilikan saham (divestasi) di PT Bank Sumitomo Mitsui
     Indonesia yg berkedudukan di Jakarta.

c. Strategi Likuidasi 

Menjual seluruh asset perusahaan yang bernilai tangible merupakan strategi likuidasi. Strategi likuidasi diakui sebagai suatu kekalahan dan memiliki konsekuensi secara emosional.
Contoh:
1. Bank IFI dilikuidasi oleh Bank Indonesia,
2. PT Asahimas Flat Glass melakukan likuidasi terhadap anak perusahaanny, yakni Glavermas Mirror Pte
    Ltd.  

Keuntungan strategi integrative :
1. Dapat menciptakan penghematan biaya kalau volume kebutuhan bahan baku yang diperlukan cukup besar
    sehingga cukup ekonomis kalau di produksi sendiri.
2. Akan mampu memberikan konstribusi laba yang diharapkan karena memberikan keamanan supply bahan
    baku utama yang dibutuhkan perusahaan dan perusahaan tidak mengalami kesulitan menguasai teknologi yang diperlukan.
3. Integrasi ke belakang akan memberikan keunggulan bersaing atas dasar differensiasi jika integrasi tersebut
    mampu meningkatkan kualitas produk akhir dan pelayanan kepada konsumen.

. Kelemahannya :
1. Adanya beban kelebihan kapasitas akibat tidak meratanya skala pabrik.
2. Koordinasi yang tidak jalan akan manikkan biaya dan menghilangkan sinergi.
3. Proses kadaluarsa
4. Menghalangi keluar pasar yang sudah kurang menguntungkan.
5. Kehilangan akses informasi dari supplier maupun dari distributor.  

Keuntungan difersifikasi
1. Perush dpt mengejar pertumbuhan dlm waktu yg relatif singkat
2. Manfaat dr adanya management team hasil proses akuisisi
3. peningkatan kinerja, posisi perusahaan, memanfaatkan strategic fit, mengarahkan sumber daya korporasi pada unit bisnis yang paling menguntungkan dan perencanaan pajak.

Kelemahan diversifikasi
1. Biaya utk menguasai perush lain bisa melebihi manfaat yg diperoleh
2. Kemungkinan budaya kerja yg muncul dr 2 perush tdk saling mendukung
3. Memang diversifikasi dapat meletakkan anda pada jalan yang cepat untuk pertumbuhan, namun
    sebaliknya bila gagal
4. Dengan memperluas rentang produk anda dan bahkan perputaran produk anda meningkat, maka biaya-
    biayanya juga meningkat dan hal ini dapat pula berakibat menurunkan profit anda.
5. Dengan memperluas ke pasar yang baru, maka bahaya yang muncul pada target pelanggan yang baru
    belum tentu anda ketahui. Untuk itu diperlukan suatu riset sebelum melakukan diversifikasi.
6. Untuk melakukan diversifikasi diperlukan orang yang benar-benar menguasai karakteristik bisnis tiap-tiap
    produk anda.

 Refrensi : http://cpratanto.blogspot.com/2011/11/strategi-korporasi.html

2. STRATEGI PEMBANGUNAN DENGAN PEMERATAAN

Berikut adalah contoh kasus strategi pemerataan pembangunan yang terjadi di Provinsi Banten :

   Tak dapat dipungkiri, kondisi geografis suatu daerah mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan. Daerah yang berada di wilayah strategis sangat signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, Provinsi Banten yang secara geografis bisa dibagi dalam dua wilayah pembangunan, yaitu utara dan selatan. Bagian utara meliputi Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Cilegon. Sedangkan bagian selatan meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang.

    Daerah bagian selatan relatif tertinggal dibandingkan daerah bagian utara. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB 2009 di Kabupaten Pandeglang dan Lebak bagian selatan masing-masing mencapai Rp 3,9 miliar dan Rp 3,8 miliar. Sedangkan bagian utara seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mencapai Rp 17 miliar dan Rp 27 miliar. Padahal, Kabupaten Lebak dan Pandeglang luasnya 63,89 persen dari luas Banten. Sementara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang hanya 12.06 persen luas Banten.

    Kondisi tersebut disebabkan oleh geografi-strategis daerah bagian utara yang sangat dekat dengan kota metropolis DKI Jakarta. Posisi Tangerang dan Kota Tangerang sebelah utara merupakan hinterland bagi DKI Jakarta. Tangerang lebih melayani Jakarta dibandingkan wilayah selatan. Sebaliknya, bagian selatan seolah menjadi daerah yang berdiri sendiri. Di samping itu, kawasan bagian utara merupakan spill over (tumpahan) pembangunan di DKI Jakarta. Bisa dilihat misalnya, Kota Tangsel yang relaf baru sudah memiliki indikator pembangunan sangat baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel sudah mencapai 75,1 dan pendapatan per kapita Rp 8.459 juta lebih.

   Oleh karena itu, ketimpangan yang terjadi antara utara-selatan harus segera diatasi, salah satunya, melalui strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah tertinggal. Saat ini, strategi yang tengah dikembangkan, antara lain, dengan menjadikan daerah bagian selatan sebagai kawasan minapolitan. Konsep utamanya adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan keterpaduan lintas sektor untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan prinsipnya adalah pengembangan kewilayahan yang efektif, efisien disertai dukungan lintas sektor.

    Lokasi-lokasi pengembangan minapolitan Banten meliputi Pelabuhan perikanan Nusantara (PPN) Karangantu, Kota Serang, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, Kabupaten Pandeglang, kawasan budidaya rumput laut Pontang, Kota Serang, dan kawasan budidaya kerang Panimbang dan kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Binuangeun. Lokasi itu merupakan sentra pengembangan perikanan yang diprioritaskan. Mulai 2012 empat kawasan pelabuhan perikanan tersebut akan menjadi kawasan minapolitan di Banten untuk jenis perikanan tangkap.

    Anggaran sektoral pada DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Banten akan difokuskan untuk memberikan input produksi serta sarana dan prasarana pokok. Sedangkan yang lintas sektoral berupa penyediaan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi serta dukungan lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, sebagain besar yang dimiliki akan difokuskan pada lokasi minapolitan dimaksud.

    Proyek pengembangan kawasan minapolitan di Banten ini akan menjadi percontohan nasional bagi sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, proyek ini perl dikawal oleh seluruh elemen masyarakat supaya proyek ini berhasil. Pengembangan kawasan minapolitan harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan sungguh-sungguh di masing-masing daerah. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program strategis ini, sehingga kesenjangan pembangunan dapat teratasi.

 sumber :

• http://nickyraulika.blogspot.com/2012/05/strategi-pembangunan-ekonomi-indonesia.html        

• http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/03/perkembangan-strategi-dan-perencanaan-pembangunan-ekonomi-indonesia/
• http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2-perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf
• http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2011/06/13/minapolitan-strategi-pemerataan-pembangunan-banten/
  

3. STRATEGI KETERGANTUNGAN 

 1.  produk buah-buah yang ada di Indonesia saat ini sebagian besar berasal dari hasil impor. Pemerintah 
      seharusnya bisa memanfaatkan sebaik mungkin produk lokal agar diperoleh kualitas buah yang tidak
      kalah jauh dari hasil impor.


4. STRATEGI YANG BERWAWASAN RUANG

1. kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya/maju. 
2. kebijakan nasional untuk industrialisasi, di daerah yang berkarateristik wilayah kepulauan dan 
    laut diantisipasi dengan pembangunan industri perikanan, sedangkan daerah yang
    berkarakteristik darat dikembangkan melalui pembangunan kawasan industri, serta daerah
    yang tertinggal merencanakan pembangunan industri tetapi sulit merealisasikannya akibat
    rendahnya SDM, SDA, dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pengembangan Industri.

refrensi : http://myblogmyheartntha.blogspot.com/2012/06/perkembangan-strategi-dan-perencanaan.html
 

5. STRATEGI PENDEKATAN KEBUTUHAN POKOK

1. Contoh usaha menengah
    Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin   
    hampir secara merata, yaitu: Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
    Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor; Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal
    Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi; Usaha industri makanan dan minuman,
    elektronik dan logam; Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan. Peluang
    usaha kecil menengah selalu saja mendapat porsi besar dalam republik ini.

refrensi :  http://ndotndot.blogspot.com/2011/04/strategi-pembangunan-strategi.html